Medan, Tujuhsatu.com ; Ketimpangan sosial kembali mencuat di Kota Medan. TKN Kompas Nusantara melayangkan ultimatum keras kepada Wali Kota Medan agar segera menghentikan operasional kafe mewah yang diduga berdiri secara ilegal di atas lahan eks Pasar Aksara. Jika tuntutan ini diabaikan, TKN Kompas menyatakan siap menggerakkan rakyat untuk turun ke jalan.
Ketua Umum TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, menyebut pembangunan kafe tersebut sarat pelanggaran. Ia menuding tidak adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bukti dugaan ilegalitas proyek tersebut.
“Sejak awal pembangunan hingga kini beroperasi, tak ada plang PBG. Ini jelas melanggar aturan dan patut diduga ilegal,” tegas Adi saat ditemui di Kantor TKN Kompas Nusantara, Sabtu (7/6/2025).
Adi juga menyentil lemahnya pengawasan Pemko dan DPRD Medan terhadap aset publik yang dikelola PUD Pasar. Menurutnya, pemanfaatan lahan eks Aksara seharusnya melalui proses transparan dan berpihak pada korban kebakaran — bukan justru dikomersialkan secara diam-diam.
“Kami minta DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dan panggil seluruh pihak, dari mantan Dirut PUD Pasar, pejabat aktif, sampai pemilik usaha kafe tersebut,” tandasnya.
Ia juga menagih janji Wali Kota Medan yang sebelumnya berkomitmen mengevaluasi proyek tersebut, namun hingga kini tidak ada tindakan nyata.
“Tak ada teguran, tak ada langkah hukum. Ini bentuk pembiaran yang melukai rasa keadilan rakyat,” kecamnya.
Adi memastikan, jika tidak ada langkah konkret, pihaknya bersama para pedagang eks Aksara siap menggelar aksi besar-besaran.
“Lebih dari 750 pedagang hidup dalam ketidakpastian. Mereka dipindah ke tempat tak layak, susah makan, tak bisa bayar retribusi. Tapi lahan mereka justru jadi bisnis elite? Ini bentuk pelecehan terhadap wong cilik!” serunya penuh emosi.
Luka Lama Eks Aksara: Pedagang Terlupakan, Lahan Dikuasai
Kebakaran hebat yang menghanguskan Pasar Aksara dan Buana Plaza Ramayana pada Selasa, 12 Juli 2016, pukul 11.30 WIB, masih menyisakan trauma mendalam bagi ribuan pedagang.
“Gedung enam lantai itu rata dengan tanah. Tak ada korban jiwa, tapi harapan hidup kami ikut hangus,” tutur H. Pimpin Lubis, perwakilan pedagang eks Aksara.
Pimpin kini berdagang di lokasi relokasi yang menurutnya tidak layak dan sepi pengunjung. “Dari 850 pedagang, tak sampai 10 persen yang masih bertahan. Jangankan retribusi, makan saja susah,” keluhnya.
Ia mengecam PUD Pasar yang diduga menyerahkan lahan eks Aksara ke pihak ketiga secara diam-diam, tanpa melibatkan para korban kebakaran.
“Kenapa tidak dibangun pasar rakyat? Kenapa malah jadi tempat nongkrong elite? Ini bukan pembangunan, ini penggusuran terselubung,” tegasnya.
Lebih jauh, Pimpin menduga ada kekuatan politik di balik mulusnya proyek tersebut. “Pemilik kafe itu diduga orang dalam lingkaran Pemko. Rakyat kecil ditendang, elite malah difasilitasi,” katanya.
Ia menyatakan siap mendukung TKN Kompas untuk menggelar aksi jika pemerintah tak juga bertindak. “Kalau ini dibiarkan, kami akan turun. Rakyat tak boleh terus jadi korban kesewenangan,” ujarnya lantang.
(Ahmad)
