Dugaan Pelanggaran HAM Berat Mencuat Pasca Operasi Brimob di Kabupaten Maibrat tahun 2020
Maibrat, Papua Barat Daya,Tujuhsatu.com– Operasi yang melibatkan personel Brimob di wilayah Kabupaten Maibrat tahun 2020 di pimpinan oleh mantan Dansat Brimob saat itu yang sekarang menjadi wakapolda Papua Barat Daya menjadi sorotan setelah dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Sejumlah pihak menilai peristiwa tersebut perlu diusut secara menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaannya.
Kami masyarakat adat, pemerhati HAM, dan pimpinan Gereja se tanah papua meminta Kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk tidak memberikan ruang kepada anggotannya yang pernah melakukan tindakan pelanggaran HAM untuk memimpin Polda Papua Barat Daya, Papua Barat Daya Butuh orang yang Humanis bukan operasi rahasia yang membunuh rakyat tidak bersalah.
Tokoh masyarakat, aktivis HAM, dan sejumlah elemen masyarakat sipil meminta pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan investigasi yang transparan dan independen terhadap insiden tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh aparat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip HAM.
Menurut berbagai pihak yang menyoroti kasus tersebut, apabila ditemukan adanya tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil secara melawan hukum atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, maka peristiwa tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran HAM.
Sementara itu, pihak berwenang diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai kronologi kejadian, tujuan operasi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap masyarakat.
Masyarakat juga mengharapkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka sehingga fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Selain itu, keluarga korban diharapkan memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas keamanan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik yang tinggi.
