Lubuk Pakam, Tujuhsatu.com : Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara mulai memperketat pengawasan terhadap PT Easter Pigeon Industry (EPI) setelah mencuatnya dugaan persoalan ketenagakerjaan yang ramai disorot publik.
Sorotan tersebut berkaitan dengan sistem perekrutan tenaga kerja hingga dugaan pembayaran upah pekerja yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Kondisi itu memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas guna memastikan hak-hak buruh tidak diabaikan.
Melalui UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Deli Serdang, Disnaker Sumut langsung melakukan pemeriksaan terhadap manajemen PT EPI. Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas janji perusahaan pada April lalu yang menyatakan akan melakukan perbaikan terhadap sistem pengupahan pekerja.
Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Deli Serdang, Hisar P. Rumapea SH, menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban pelaporan tenaga kerja, sistem pengupahan, hingga penempatan tenaga kerja sesuai regulasi yang berlaku.
“Pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak manajemen PT EPI. Dalam pemeriksaan itu, perusahaan kembali menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kekurangan upah pekerja,” ujar Hisar saat ditemui awak media di Lubuk Pakam, Senin (25/5/2026).
Tidak berhenti pada pemeriksaan internal perusahaan, Disnaker Sumut juga akan memanggil para pekerja PT EPI pada awal Juni mendatang guna memastikan apakah janji tersebut benar-benar direalisasikan di lapangan.
“Kami ingin memastikan langsung dari para pekerja apakah perbaikan upah sudah dijalankan sesuai ketentuan atau hanya sebatas janji,” tegas Hisar.
Langkah cepat Disnaker Sumut mendapat apresiasi dari Ketua Tim Investigasi Gabungan Awak Media, Bung Joe Sidjabat. Ia menilai tindakan pengawasan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons keluhan buruh dan menjaga hak pekerja tetap terlindungi.
Menurut Bung Joe, pengawasan ketenagakerjaan tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan agar perusahaan benar-benar patuh terhadap aturan.
“Kasus PT EPI harus menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan agar tidak bermain-main dengan hak pekerja. Pengawasan yang tegas akan memberi rasa aman bagi buruh sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Mantan aktivis SBSI Sumut itu juga meminta seluruh pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan berani mengambil tindakan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
Dengan pengawasan yang kini diperketat, publik berharap polemik dugaan pelanggaran hak pekerja di PT EPI dapat segera diselesaikan secara terbuka dan berpihak pada keadilan bagi buruh. (Ahmad)
