MEDAN – Tujuhsatu.com. – Refleksi 81 Tahun Pada 10 November 1945/10 November 2026, bangsa Indonesia kembali menundukkan kepala untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. Delapan puluh satu tahun telah berlalu sejak pertempuran besar di Surabaya, ketika rakyat, pemuda, santri, dan para pejuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan.
Mereka berjuang dengan keberanian yang melampaui keterbatasan persenjataan. Mereka mempertahankan sebuah keyakinan bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan masa depannya sendiri, hidup bermartabat, serta terbebas dari penindasan dan penghisapan.
Bung Tomo menjadi salah satu suara yang membakar semangat perlawanan rakyat. Seruannya menguatkan keberanian mereka yang menghadapi ancaman dan kekuatan militer jauh lebih besar. Surabaya memperlihatkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki penjaga yang sesungguhnya: rakyat yang bersedia berkorban.
Semangat itu juga tercermin dalam peristiwa perobekan bagian biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada September 1945. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan rakyat Surabaya sebelum pertempuran November. Merah Putih dipertahankan sebagai lambang kedaulatan dan harga diri bangsa.
Kini, setelah puluhan tahun kemerdekaan, pertanyaan yang patut kita ajukan adalah: sudah sejauh mana cita-cita para pejuang hadir dalam kehidupan rakyat?
Apakah kekayaan negeri telah memberikan kesejahteraan yang adil? Apakah hukum telah melindungi masyarakat kecil? Apakah rakyat telah memperoleh ruang yang layak untuk mengawasi jalannya pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga arah kemerdekaan.
Korupsi menggerogoti cita-cita kemerdekaan
Para pahlawan berjuang agar rakyat Indonesia dapat hidup merdeka, adil, dan makmur. Karena itu, setiap tindakan korupsi sesungguhnya menggerogoti tujuan perjuangan mereka.
Ketika anggaran pendidikan diselewengkan, kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan ikut dirampas. Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, pelayanan dan keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Ketika pembangunan dikerjakan asal jadi demi keuntungan pribadi, rakyat menerima kerusakan, bahaya, dan beban perbaikan.
Uang negara berasal dari sumber daya dan jerih payah rakyat. Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Dalam pengertian itulah, kita patut merenungkan bahwa negeri yang telah merdeka secara politik masih harus berjuang melawan praktik yang menindas kehidupan masyarakat. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penguasaan kekayaan publik untuk kepentingan segelintir orang merupakan ancaman terhadap makna kemerdekaan.
Perjuangan masa kini membutuhkan keberanian untuk menolak suap, membongkar penyimpangan, melaporkan dugaan korupsi, dan memastikan hukum bekerja secara adil.
Ketertutupan informasi melemahkan pengawasan rakyat
Korupsi mendapat ruang lebih luas ketika penggunaan kekuasaan dan anggaran sulit diawasi.
Bagaimana masyarakat dapat menilai kewajaran suatu proyek apabila dokumen anggarannya sulit diperoleh? Bagaimana rakyat dapat memeriksa pelaksanaan pekerjaan apabila kontrak dan laporan pertanggungjawabannya ditutup? Bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan haknya apabila dasar keputusan yang memengaruhi kehidupannya tidak dapat diakses?
Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan dasar dalam pengawasan publik. Informasi memungkinkan rakyat membedakan janji dengan pelaksanaan, membandingkan anggaran dengan hasil pekerjaan, serta menyampaikan laporan berdasarkan bukti.
Badan publik seharusnya memandang permohonan informasi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Warga yang bertanya tentang uang negara sedang menjalankan kepeduliannya terhadap kepentingan bersama.
Pelayanan informasi yang baik juga melindungi aparatur yang bekerja secara benar. Dokumen yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas membantu menjawab kecurigaan dengan fakta.
Lembaga penyelesaian sengketa harus menjaga kepercayaan masyarakat
Dalam menjalankan pengawasan, PKN menempuh permohonan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus menyuarakan pentingnya pelayanan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Kritik PKN terhadap penanganan sengketa di Komisi Informasi Pusat maupun di daerah, termasuk DKI Jakarta dan Banten, perlu ditempatkan sebagai tuntutan agar lembaga tersebut menjalankan mandatnya secara sungguh-sungguh.
Setiap perkara tentu memiliki fakta, persyaratan, dan pertimbangan masing-masing. Karena itu, kritik harus disampaikan dengan merujuk pada dokumen, jalannya pemeriksaan, dan alasan putusan yang dapat diuji.
Namun, satu prinsip harus dijaga: masyarakat yang memperjuangkan informasi publik berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Persyaratan administrasi perlu diterapkan secara proporsional, dengan penjelasan yang terang, sehingga masyarakat memahami apa yang harus dipenuhi dan mengapa suatu permohonan diputus demikian.
Kepercayaan publik tumbuh ketika lembaga bersedia menjelaskan pertimbangannya, menerima kritik, dan menunjukkan keberpihakan pada pelaksanaan mandatnya.
Mengisi kemerdekaan dengan keberanian dan bukti
Hari Pahlawan seharusnya menggerakkan kita untuk memeriksa sumbangan masing-masing bagi negeri.
Pejabat mengisi kemerdekaan dengan menjaga amanah dan menolak penyalahgunaan kewenangan. Aparat penegak hukum mengisinya dengan keberanian menindak berdasarkan bukti. Pengusaha mengisinya dengan menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan menghormati hak masyarakat. Warga mengisinya dengan kepedulian, kejujuran, dan partisipasi.
Bagi PKN, semangat itu kami jalankan melalui pengawasan masyarakat dengan semboyan:
Cari – Temukan – Laporkan.
Cari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Temukan fakta melalui pemeriksaan yang teliti. Laporkan dugaan penyimpangan melalui jalur yang sah.
Pengawasan harus tetap menjaga ketepatan. Dugaan harus diuji, tuduhan harus didukung bukti, dan setiap pihak berhak memperoleh pemeriksaan yang adil. Dengan cara itu, keberanian masyarakat memiliki dasar yang kuat dan dapat memberi manfaat bagi penegakan hukum.
Kami meyakini:
Data adalah Bukti.
Fakta adalah Kekuatan.
Hukum adalah Jalan.
Keadilan adalah Tujuan.
Menjaga amanat para pahlawan
Menghormati pahlawan berarti meneruskan tanggung jawab mereka terhadap masa depan rakyat.
Kita melanjutkannya ketika berani menjaga uang negara, membela hak masyarakat, menuntut pelayanan yang jujur, dan membuka ruang bagi pengawasan publik. Kita melanjutkannya ketika menolak membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pertanggungjawaban.
Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: anak-anak dapat belajar dengan layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, petani memiliki kepastian atas haknya, dan warga dapat mencari keadilan tanpa kehilangan martabat.
Pada peringatan Hari Pahlawan ini, mari kita teguhkan keberanian untuk melawan korupsi dan menyingkap ketertutupan informasi. Mari menjaga Indonesia dengan kerja yang jujur, pengawasan yang berbasis bukti, dan kesetiaan pada kepentingan rakyat.
Para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan. Tugas kita adalah menjaganya dengan keberanian dan tanggung jawab.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Patar Sihotang, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
((M.Muhajir))
