SIDOARJO – Tujuhsatu.com. – Transformasi fisik RSUD Notopuro yang kini tampil modern dan estetik ternyata menyisakan persoalan bagi masyarakat. Sistem parkir progresif yang diterapkan di rumah sakit plat merah tersebut menuai kritik tajam karena dinilai memberatkan keluarga pasien dan tidak mencerminkan empati terhadap fasilitas layanan publik.
Wajah baru RSUD Notopuro yang menyerupai pusat gaya hidup nyatanya berbanding lurus dengan biaya parkir yang menyerupai tarif mal atau apartemen kelas menengah ke atas. Banyak pengunjung mengeluhkan sistem akumulasi biaya yang meningkat drastis setiap beberapa jam, membuat keluarga pasien harus “beradu strategi” dengan waktu agar tagihan tidak membengkak.
Seorang pengunjung yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut saat melihat struk parkir miliknya.
”Ini bukan sekadar parkir, ini seperti simulasi investasi jangka pendek. Kita ke sini untuk mengurus orang sakit, tapi justru dipusingkan dengan biaya parkir yang terus melonjak secara real-time,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kritik keras juga datang dari Ketua Harian Ormas KORAK (Komunitas Rakyat Anti Korupsi) Sidoarjo, Sandy Budi Santoso. Ia menilai kebijakan tarif progresif di lingkungan RSUD sangat tidak tepat sasaran dan terkesan hanya mengejar keuntungan semata (profit oriented).
”Kebijakan ini inovasi yang terlalu maju untuk ukuran fasilitas layanan publik. Kami mempertanyakan, apakah konsep parkir ini lahir dari regulasi resmi pemerintah daerah atau sekadar kreativitas vendor parkir yang terlalu bersemangat mengejar keuntungan,” tegas Sandy saat ditemui di Sidoarjo, Selasa (21/4/2026).
Sandy menambahkan, pihak rumah sakit dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya memahami bahwa masyarakat datang ke RSUD bukan untuk tujuan rekreasi, melainkan karena kebutuhan mendesak terkait kesehatan.
Desakan Evaluasi Sistem Parkir
Kini, publik mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem parkir di RSUD Notopuro. Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan utama Perlunya batas atas tarif (flat rate) untuk keluarga pasien yang sedang menjalani rawat inap, Mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif per 4 jam di fasilitas kesehatan milik pemerintah,Menuntut sistem yang lebih “manusiawi” mengingat kondisi psikologis dan ekonomi keluarga pasien yang sedang tidak stabil.
Masyarakat berharap RSUD Notopuro tidak hanya unggul dalam estetika bangunan, tetapi juga dalam aspek pelayanan yang berpihak pada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat pulang membawa kesembuhan, namun justru mendapatkan sakit kepala baru akibat tagihan parkir yang tidak masuk akal. (Arju Herman)
