Medan,Tujuhsatu.com ; Pembangunan rumah mewah tiga lantai di Komplek Marelan Asri Residence, Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, kini berubah menjadi sumber amarah warga. Bangunan tersebut diduga kuat berdiri tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mirisnya, aktivitas pembangunan justru menyebabkan rusaknya rumah-rumah warga di sekitar lokasi proyek.
Ketua Umum TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, yang juga menjabat Ketua Umum Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia, ikut bersuara lantang. Ia bahkan menjadi korban langsung akibat proyek tersebut.
“Rumah saya sendiri jadi korban. Dindingnya retak-retak. Ini jelas pembangunan ilegal. Saya minta Walikota Medan Rico Waas jangan pura-pura tidak tahu. Satpol PP, Kadis Perkim, DPRD Komisi IV, semua harus turun dan tindak tegas! Bangunan tanpa izin ini harus dibongkar!” tegas Adi Warman kepada awak media Tujuhsatu.com, Selasa (16/7/2025).
Menurut Adi, diamnya Pemerintah Kota Medan di tengah keresahan warga menunjukkan indikasi pembiaran pelanggaran hukum. Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya merugikan warga, tapi juga membahayakan keselamatan lingkungan sekitar.
“Pemerintah Kota Medan diam saja. Sudah saya layangkan surat resmi ke Walikota, DPRD, Dinas Perkim, hingga Satpol PP. Tidak ada satu pun yang bergerak. Ada apa? Negara ini negara hukum, bukan negara pesanan pengusaha,” kritiknya.
Adi Warman bahkan mengaku heran setelah mendapati para pekerja bangunan mengaku tidak tahu soal izin resmi proyek tersebut.
“Pekerja bilang mereka cuma kerja, tidak tahu soal izin PBG atau AMDAL. Kalau proyek ilegal dibiarkan seperti ini, apa gunanya aturan? Kalau Pemko tetap diam, kami akan aksi besar-besaran. Saya sendiri yang akan memimpin aksi di depan kantor Walikota Medan” tegasnya.
Selain ancaman aksi, Adi memastikan pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum terhadap pengembang. Baik laporan pidana maupun gugatan perdata akan ditempuh.
“Kalau Pemko Medan tak berani bertindak, kami akan bertindak di jalur hukum. Tidak ada pengusaha yang kebal hukum di negeri ini,” ujar Adi dengan nada keras.
Dukungan terhadap TKN Kompas Nusantara datang dari warga Marelan yang sudah tidak tahan melihat rumah mereka rusak tanpa perhatian pemerintah.
“Rumah kami retak-retak. Fondasi bergeser. Pemerintah jangan cuma membela pengusaha. Kami ini rakyat kecil, masa tidak ada perlindungan? Kalau kami yang salah, sudah dihukum. Sekarang pengembang besar dibiarkan? ” Ini tidak adil ” kata salah seorang warga dengan suara penuh kekecewaan.
Hingga berita ini diterbitkan, Walikota Medan Rico Waas, DPRD Komisi IV, Dinas Perkim, dan Satpol PP belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. (Tim)
