Misteri Rp80 Juta Menguap: Disdik Sebut Kewenangan Yayasan, H. Teten Enggan Buka Suara Soal Tim Teknis
PURWAKARTA, Tujuhsatu.com — Polemik dugaan penyusutan anggaran revitalisasi TK Plus Darul Aulia di kawasan Taman Pahlawan, Kelurahan Purwamekar, kian memanas dan diwarnai aksi saling lelempar tanggung jawab.
Setelah sebelumnya muncul sorotan terkait tingginya alokasi dana tim teknis serta desainer gambar yang menembus angka Rp80 juta dari total pagu anggaran Rp281.326.000, kini tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta justru terkesan enggan terseret lebih jauh.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Pupung, menegaskan bahwa seluruh urusan teknis dan pelaksanaan anggaran berada di internal pengelola sekolah.
“Terkait pengelolaan revitalisasi, itu semua merupakan kebijakan dan kewenangan penuh ada pada yayasan atau pihak TK,” tegas Pupung dalam keterangannya.
Pernyataan ini seolah mematahkan kabar sebelumnya yang menyebut adanya arahan atau intervensi langsung dari oknum dinas terkait penunjukan tim teknis, sekaligus mengembalikan seluruh beban akuntabilitas proyek kepada lembaga penerima bantuan.
Ketua P2SP Bungkam, Bola Panas Dilempar ke Kepsek
Namun, kejanggalan baru kembali mencuat saat awak media berusaha meminta konfirmasi dan rincian ulang terkait alokasi Rp80 juta—yang memakan hampir 30 persen total bantuan tersebut—kepada H. Teten selaku Penanggung Jawab Panitia Pembangunan/Revitalisasi Satuan Pendidikan (P2SP).
Bukannya memberikan penjelasan transparan mengenai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta legalitas tim teknis yang digunakan, H. Teten justru memilih bungkam dan melempar seluruh pertanyaan serta tanggung jawab konfirmasi kepada Kepala Sekolah TK Plus Darul Aulia, Suryati.
Sikap saling ‘buang badan’ dan bungkamnya penanggung jawab proyek fisik ini kian memperkuat kecurigaan publik terkait transparansi tata kelola dana bantuan pemerintah di sekolah tersebut.
Warga setempat bersama pegiat sosial di Purwakarta kini mendesak instansi pengawas, baik Inspektorat Daerah maupun Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera turun tangan memanggil pihak-pihak terkait guna mengusut tuntas indikasi penyimpangan anggaran pendidikan ini. (red)
