DaerahNasionalPeristiwa

Massa Berpakaian Hitam Kepung Kantor Gubernur Sumut, Tuntut Transparansi dan Netralitas

Klik Untuk Mendengarkan Berita

Medan, Tujuhsatu.com – Ribuan massa dari berbagai kelompok relawan siap memadati Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Selasa, 27 Agustus 2024, untuk menyampaikan protes keras terhadap Penjabat Gubernur (Pj.) Sumut. Massa menuntut netralitas dan transparansi terkait dugaan keberpihakan serta kasus korupsi di Blok Medan.

Diperkirakan antara 3.000 hingga 4.000 peserta akan berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka akan berkumpul di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja pada pukul 08.00 WIB, sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Sumut sekitar pukul 09.00 WIB. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan akan berlangsung hingga selesai. Peserta wanita dan pria diinstruksikan mengenakan pakaian serba hitam, dengan wanita berjilbab hitam.

Baca Juga :  PGRI Kabupaten Purwakarta Peduli Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bojong

Mislaini Suci Rahayu, Ketua Relawan Ready G-25, menegaskan kesiapan kelompoknya dalam aksi ini.

“Kami telah mempersiapkan aksi ini dengan matang. Ini bukan sekadar unjuk rasa,6 melainkan gerakan untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Kami tidak akan membiarkan pejabat melanggar prinsip demokrasi dan netralitas. Kami bertekad memastikan suara rakyat didengar,” ujarnya.

Baca Juga :  Siswi SD di Purwakarta Ini Berhasil Meraih Juara 3 Lomba Cerpen Tingkat Nasional di Hari Bhayangkara Ke-77

Aksi ini mencerminkan kritik keras terhadap dugaan keberpihakan Pj. Gubernur kepada calon tertentu, yang dianggap mencederai netralitas dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, peserta juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Blok Medan.

Berbagai organisasi dan simpul relawan telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka, dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai ribuan. Kelompok besar yang akan ambil bagian termasuk Relawan Ready G-25, Zatira Shalihah, dan Musra.

Dengan skala aksi yang besar, peserta berharap dapat mengirimkan pesan kuat kepada pihak berwenang tentang pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Aksi ini juga diharapkan mendorong langkah cepat dari pejabat untuk menangani dugaan pelanggaran yang ada. (Red/tim)

Artikel Terkait

Back to top button
Don`t copy text!