JAKARTA, Tujuhsatu.com – Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) secara resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam forum Munas yang digelar di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Hardep dipercaya melanjutkan estafet kepemimpinan dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Keputusan ini menjadi momentum penting bagi A-PPI dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kebijakan dan program kerja untuk lima tahun ke depan.
Munas I A-PPI yang diselenggarakan dengan DPP A-PPI sebagai tuan rumah tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan nasional ini juga dihadiri sejumlah undangan dari unsur kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Terpilihnya kepemimpinan baru diharapkan menjadi langkah strategis untuk membawa A-PPI semakin solid, profesional, independen, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers nasional.
Di bawah kepemimpinan Hardep, A-PPI dihadapkan pada sejumlah agenda penting, mulai dari pembenahan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Terlebih, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan berita secara cepat, tetapi juga mengedepankan akurasi, verifikasi, independensi, dan keberimbangan informasi.
Kebebasan pers harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sebab, kualitas organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari jumlah anggotanya, melainkan juga dari kompetensi sumber daya manusia dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, profesionalisme wartawan harus dibangun melalui kemampuan analisis, ketepatan data, keberanian mengungkap fakta, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, A-PPI diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.
Untuk masa bakti 2026–2031, terdapat sejumlah fokus program yang menjadi perhatian kepemimpinan baru A-PPI.
Pertama, **peningkatan kapasitas jurnalistik**, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang mencakup pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta penguasaan teknologi dan transformasi digital.
Kedua, **penguatan etika dan disiplin organisasi**, dengan mendorong pengawasan internal serta memastikan seluruh anggota menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, **penguatan kemitraan kelembagaan**, melalui pembangunan sinergi yang konstruktif dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai elemen masyarakat, tanpa mengesampingkan independensi serta fungsi kontrol sosial pers.
Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas agenda pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi titik awal pembenahan dan penguatan organisasi secara menyeluruh.
Hasil musyawarah tersebut selanjutnya diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas wartawan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers Indonesia.
Dengan kepemimpinan Hardep untuk periode 2026–2031, A-PPI diharapkan semakin berkembang menjadi organisasi kewartawanan yang profesional, berintegritas, independen, dan konsisten memperjuangkan kepentingan publik.
Catatan: Saya mempertahankan substansi dan data dari bahan berita awal, sekaligus memperbaiki susunan kalimat, ejaan, dan alur pemberitaan agar lebih layak dipublikasikan di media online.
(Ahmad)
