Ancam Tempuh Jalur Hukum, Kader Muda Al Washliyah Minta PTN/PTS se- Sumut Steril Pungli KIP Kuliah
MEDAN, Tujuhsatu.com — Kader Muda Al Washliyah, Abd Halim mengingatkan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) se- Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan serta mengantisipasi potensi dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan dalam penyaluran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Ia menegaskan, program bantuan pendidikan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu ini harus steril dari segala bentuk pemotongan, pemerasan, maupun praktik transaksional yang merugikan mahasiswa.
“Kami mengingatkan kepada jajaran birokrasi kampus agar benar-benar ketat dan proaktif mengantisipasi potensi dugaan pungli serta praktik calo KIP Kuliah. Jangan sampai hak-hak mahasiswa penerima beasiswa dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Halim di Medan, Senin (9/11).
Ia menyampaikan, program KIP Kuliah merupakan instrumen strategis negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, integritas dalam proses pendataan, verifikasi, hingga pencairan dana harus dijaga secara transparan oleh pihak perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Halim menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum tegas apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur pemaksaan, intimidasi, atau pemerasan yang dialami oleh mahasiswa penerima KIP di lingkungan kampus tersebut.
“Bila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi pemaksaan, pemerasan, atau pemotongan dana bantuan oleh oknum calo maupun pihak tertentu, mahasiswa jangan ragu untuk melapor. Kami bersama elemen media, mahasiswa serta pemuda siap mendampingi dan membawa temuan tersebut ke pihak penegak hukum yang berwajib,” tegasnya.
Pihaknya juga mendorong agar pihak rektorat dan lembaga kemahasiswaan membuka posko pengaduan internal yang transparan. Langkah ini dinilai penting agar mahasiswa memiliki ruang aman untuk menyampaikan laporan jika mendapati adanya ketidak beresan dalam distribusi bantuan pendidikan tersebut.
(Tim)
