SIDOARJO – Tujuhsatu.com. – || – Stabilitas roda pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo tengah berada dalam ujian serius. Isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kini mencuat ke permukaan, memicu gelombang spekulasi di kalangan birokrasi maupun masyarakat luas, Sabtu (22/2/2026).
Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua pucuk pimpinan daerah tersebut, perbedaan perspektif dalam pengambilan kebijakan strategis disebut-sebut menjadi akar persoalan. Dinamika ini pun memancing reaksi keras dari elemen masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya stagnasi tata kelola pemerintahan.
Sorotan publik kini tertuju pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai lembaga yang memegang fungsi pengawasan dan mediasi, DPRD dinilai belum mampu meredam gejolak internal eksekutif yang kian memanas.
Kekecewaan ini memuncak setelah audiensi antara Aliansi Laskar Jenggolo—yang mewadahi 11 organisasi kemasyarakatan dan LSM—dengan pimpinan DPRD pada Selasa (10/2/2026) lalu dianggap belum membuahkan langkah konkret yang signifikan. Padahal, pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen tindak lanjut aspirasi.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat lambannya respons lembaga legislatif dalam menjembatani konflik politik ini. Ia mengungkapkan tengah menyiapkan aksi massa lanjutan dengan kekuatan estimasi mencapai 1.000 orang.
”Kami menyiapkan aksi lanjutan. Secara simbolik, kami akan ‘menggembok’ kantor DPRD sebagai bentuk kritik keras terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya di tengah konflik politik yang berkembang,” ujar Bramada dalam keterangannya.
Pernyataan simbolik tersebut dipandang sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas kebuntuan komunikasi politik di Sidoarjo. Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap berjalan dalam koridor hukum dan menjaga kondusivitas daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif maupun pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang berimbang.
Publik kini menanti transparansi dan komunikasi konstruktif dari para pemangku kebijakan. Klarifikasi terbuka sangat dinantikan guna meredam spekulasi liar, sekaligus memastikan bahwa dinamika politik ini tidak mencederai pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat Sidoarjo.(*)
