Jakarta,tujuhsatu.com- 9 Januari 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024.
Penetapan status tersangka ini diumumkan setelah melalui proses penyidikan panjang dan dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan surat penetapan telah diterbitkan. Isu ini telah menjadi spekulasi selama berbulan-bulan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan.
“Kami sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan KPK dalam menangani perkara ini. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, dan tidak ada satu pun institusi atau individu yang boleh berada di luar hukum,” ujar Ketum DPP PWDPI pada Jumat (9/1/2026).
Pihaknya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan negara, termasuk di bidang urusan agama seperti pelaksanaan ibadah haji, merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Proses hukum yang adil dan objektif harus berjalan maksimal, baik untuk menjaga keadilan maupun sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terjadi praktik yang sama di masa depan,” tambahnya.
Ketum PWDPI juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan spekulasi yang tidak bertanggung jawab dan memberikan ruang penuh kepada KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Tim Mesia Group PWDPI).
