SIDOARJO – Tujuhsatu.com. – || – Kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo berada dalam sorotan tajam. Lembaga legislatif yang memegang mandat pengawasan ini dinilai mandul dan bungkam di tengah eskalasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang kian memanas.
Kekecewaan publik memuncak setelah janji politik yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara DPRD dan Aliansi Laskar Jenggala dua pekan lalu tak kunjung terealisasi. Hingga Minggu (1/3/2026), belum ada tanda-tanda DPRD akan memanggil kedua pucuk pimpinan daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.
Persoalan ini bermula saat 13 perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggala mendatangi kantor DPRD pada 25 Februari 2026. Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Hari Sucahyono.
Dalam pertemuan tersebut, pihak sekretariat dewan sempat memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa rapat khusus untuk membahas polemik eksekutif akan digelar keesokan harinya. Namun, hingga awal Maret ini, agenda tersebut seolah hilang ditelan bumi.
”Faktanya, rapat yang dijanjikan tak kunjung terdengar kabarnya. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada pernyataan terbuka, apalagi langkah konkret yang bisa dilihat publik,” ujar salah satu perwakilan aliansi dalam keterangannya.
Sikap pasif DPRD ini memicu spekulasi liar di masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan—DPRD seharusnya menjadi penengah saat stabilitas pemerintahan daerah terganggu oleh konflik internal eksekutif.
Aliansi Laskar Jenggala menilai diamnya para wakil rakyat ini merupakan sinyal buruk bagi demokrasi di Sidoarjo. Mereka mencurigai adanya tarikan kepentingan elite yang membuat DPRD enggan bersuara lantang.
“Kalau legislatif diam, lalu siapa yang mengontrol eksekutif? Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel dan panggung formalitas,” tegas perwakilan aliansi dengan nada masygul.
Ketertutupan informasi dari pimpinan DPRD Sidoarjo semakin memperkeruh suasana. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua maupun Wakil Ketua DPRD terkait alasan penundaan pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati.
Absennya transparansi ini memicu mosi tidak percaya dari elemen masyarakat. Aliansi Laskar Jenggala menyatakan tidak akan tinggal diam dan berencana menggelar aksi massa besar-besaran dalam waktu dekat.
Aksi ini diklaim sebagai bentuk protes keras atas sikap DPRD yang dinilai tidak responsif dan mengabaikan aspirasi masyarakat demi menjaga keharmonisan semu di tingkat elite.
Masyarakat kini menunggu apakah DPRD Sidoarjo akan bangkit menjalankan fungsi pengawasannya, atau justru tetap memilih bungkam di tengah krisis kepemimpinan daerah? (*)
