MEDAN, Tujuhsatu.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum, penataan, serta pengamanan aset tanah wakaf guna melindungi kepentingan umat dan masyarakat luas.
Penegasan tersebut disampaikan Muhibuddin saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Waas kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhibuddin menyampaikan bahwa pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf harus dilakukan secara tertib, transparan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tanah wakaf tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, perlindungan terhadap tanah wakaf tidak hanya menyangkut kepentingan umat Islam, seperti tanah wakaf untuk masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga harus mencakup aset wakaf milik umat beragama lainnya.
“Pengelolaan, penataan, dan pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini bukan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, tetapi juga bagi umat beragama lainnya, termasuk tanah wakaf milik gereja dan pemakaman komunitas agama lain,” tegas Muhibuddin.
Ia menambahkan, tanah wakaf merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf, bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat agar status dan keberadaan tanah wakaf memperoleh perlindungan hukum yang jelas.
Pada kegiatan tersebut, Kajati Sumut turut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nurhandayani, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Medan Ridwan Sujana Ansar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Dr. Yusup Darmaputra, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat struktural dari kedua Kejaksaan Negeri tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas turut didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurazi, Plt. Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan Reza Andrian Fachri, S.H., M.H., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Utara, Rizaldi, S.H., M.H., yang turut mendampingi Kajati, menyampaikan bahwa Kejaksaan terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam rangka mempercepat penataan serta memberikan penguatan kepastian hukum terhadap tanah wakaf.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam memastikan aset tanah wakaf memiliki kejelasan status hukum, terlindungi dari potensi sengketa, serta dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
Melalui sinergi tersebut, Kejati Sumatera Utara berharap pengamanan dan penataan tanah wakaf dapat berjalan lebih efektif sehingga keberadaannya tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi kepentingan umat serta masyarakat luas.
(Ahmad)
