MEDAN,Tujuhsatu.com : Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah Sumatera menjadi perhatian serius. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi telah merambah ke kesehatan, pendidikan anak-anak, keselamatan transportasi, hingga perekonomian rakyat kecil.
Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal B, IRKH, M.H menilai kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah yang dapat dipahami untuk melindungi peserta didik, namun tidak boleh berlangsung lama dan mengurangi kualitas pendidikan.
Saat di wawancara oleh awak media melalui via WhatsApp pada Senin (19/10/2026), ia menyampaikan harapannya agar PJJ tidak mengurangi kualitas belajar.
“Harapan kita, pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi marwah ataupun esensi belajar anak-anak kita. Orang tua juga harus mendampingi dan membimbing anaknya selama belajar di rumah, jangan dilepas begitu saja,” ujar M. Faisal B.
Menurutnya, interaksi langsung guru dan siswa tetap sangat penting. Ia berharap PJJ cukup diberlakukan hingga 21 Oktober 2026, tentu dengan mempertimbangkan keputusan resmi pemerintah dan hasil pemantauan kualitas udara yang berbasis data.
M. Faisal mengungkapkan, saat puncak kabut asap, jarak pandang di Kota Medan hanya sekitar 50 meter dan sangat membahayakan aktivitas warga. Meski saat ini kondisi mulai membaik, perbaikan jarak pandang belum tentu berarti kualitas udara telah aman, terutama dari paparan partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi anak-anak dan lansia.
Penanganan Lintas Daerah Harus Dikawal
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 16 Oktober 2026 menyatakan tidak ada lagi titik api karhutla yang terdeteksi di wilayah Sumut, dan kabut asap yang menyelimuti Medan diduga kiriman dari luar daerah akibat pergerakan angin. Pemprov juga telah melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sejak 16 Oktober.
M. Faisal mengapresiasi langkah tersebut, namun menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada upaya darurat.
“Kabut asap ini bisa lintas batas administrasi. Karena itu butuh koordinasi lintas daerah, pemantauan titik panas yang transparan, dan penegakan hukum yang tegas. Masyarakat berhak tahu kondisi udara secara real-time,” tegasnya.
Ekonomi Rakyat Jadi Korban
Tak hanya pendidikan, sektor ekonomi rakyat kecil juga terpukul. Ketika warga membatasi aktivitas di luar rumah, UMKM menjadi yang paling merasakan dampak.
“Pasti berdampak. Kalau banyak orang tidak keluar rumah, otomatis perekonomian, khususnya UMKM, ikut terdampak. Pedagang kaki lima, penjual makanan, driver, pekerja harian, mereka yang hidup dari pendapatan harian,” katanya.
M. Faisal menutup pernyataannya dengan harapan agar kondisi segera pulih, anak-anak bisa kembali belajar tatap muka, dan ekonomi rakyat kembali bergerak.
“Karhutla bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar. Ketika asap menyebar, kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan penghidupan masyarakat ikut dipertaruhkan,” pungkasnya.
(Ahmad)
