DaerahNasionalPeristiwa

Ahmad Anugrah Lubis Soroti Tahanan Polres Asahan Makan di Restoran Mewah: Kemanusiaan Harus Sejalan dengan Norma Hukum dan Etika Kepolisian

Klik Untuk Mendengarkan Berita

MEDAN, TujuhSatu.com – Peristiwa viral yang memperlihatkan sejumlah tahanan kasus narkotika Polres Asahan makan bersama personel kepolisian di sebuah restoran mewah di Kota Medan menuai sorotan publik, Kamis (19/11/2026).

Menanggapi peristiwa tersebut, praktisi hukum sekaligus Advokat, Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., angkat bicara. Ia menilai bahwa persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari perspektif hukum, etika profesi, disiplin, serta tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pengawalan tahanan.

Menurut Ahmad Anugrah Lubis, setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Namun, prinsip kemanusiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), dan tata kelola pengamanan tahanan.

“Pada prinsipnya, kami menghormati aspek kemanusiaan. Seorang tahanan tetap manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan perlakuan yang layak. Akan tetapi, kita juga harus melihat apakah tindakan membawa tahanan keluar dari tempat penahanan untuk makan di restoran umum telah sesuai dengan prosedur pengawalan, perintah kedinasan, dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ahmad.

Baca Juga :  Karutan Kelaas I Medan Lakukan Audiensi Dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek hukum yang patut menjadi perhatian dalam peristiwa tersebut.

Pertama, aspek tugas dan kewenangan kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2 dan Pasal 13, Polri memiliki fungsi dan tugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap tindakan personel kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, aspek prosedur pengawalan dan pengamanan tahanan

Membawa tahanan keluar dari tempat penahanan tentu harus memiliki dasar dan kepentingan yang jelas, termasuk memastikan adanya kewenangan, administrasi, pengawasan, serta langkah pengamanan yang memadai.

Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan apakah keputusan membawa tahanan ke restoran tersebut telah mendapatkan persetujuan atau perintah dari pejabat yang berwenang dan apakah sesuai dengan prosedur pengawalan tahanan.

Baca Juga :  Diduga Arogan dan Tak Transparan, Gubernur Sumut Disemprot KAPIR di Rapat Paripurna!

Ketiga, aspek kode etik dan profesionalitas anggota Polri

Ahmad juga menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Menurutnya, anggota kepolisian tidak hanya dituntut menaati hukum, tetapi juga wajib menjaga perilaku, integritas, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Jangan sampai niat kemanusiaan justru menimbulkan persoalan baru karena tidak mempertimbangkan kepatutan dan prosedur. Aparat penegak hukum harus menjadi contoh dalam menjalankan aturan. Hukum tidak boleh hanya tegas kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian,” tegasnya.

Minta Pemeriksaan Transparan

Lebih lanjut, Ahmad Anugrah Lubis meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap personel yang terlibat.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu menjawab beberapa hal, di antaranya siapa yang memberikan perintah membawa tahanan ke restoran, apakah terdapat izin atau dasar kedinasan, bagaimana prosedur pengawalan dilaksanakan, serta apakah terdapat pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

Baca Juga :  Polsek Medan Tuntungan Tindak Tegas Diduga Adanya Aktivitas Perjudian Dadu di Pales 7

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh langsung menyimpulkan adanya pelanggaran pidana sebelum ditemukan bukti yang cukup.

“Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi personel yang bersangkutan. Namun, institusi Polri juga harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan aturan internal yang berlaku,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dibangun melalui keteladanan, transparansi, dan konsistensi dalam menegakkan hukum.

“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa tahanan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa. Semua tahanan harus mendapatkan hak kemanusiaan secara layak, tetapi tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang sama,” tutup Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H.
(Tim)

Artikel Terkait

Back to top button
Don`t copy text!