MEDAN, Tujuhsatu.com– Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara angkat bicara terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang terjadi di Kota Medan serta sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Krisis distribusi tersebut dinilai telah menyengsarakan masyarakat dan mengganggu roda perekonomian daerah.
Di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), masyarakat terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM. Kondisi ini memicu keresahan publik sekaligus mempertanyakan kinerja Pertamina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap distribusi energi nasional.
A-PPI Sumut menilai penjelasan yang disampaikan Pertamina Regional Sumbagut mengenai tingginya konsumsi BBM selama masa libur sekolah tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi di lapangan. Pasalnya, pernyataan tersebut berbeda dengan hasil koordinasi yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Menurut Bobby, persoalan utama bukan disebabkan oleh ketersediaan stok BBM, melainkan terganggunya distribusi akibat pemberhentian massal terhadap pengemudi mobil tangki.
«”Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi pengemudi yang mengantar BBM terjadi pemberhentian massal,” ujar Bobby Nasution.»
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara. A-PPI Sumut menilai apabila persoalan tersebut benar adanya, maka masalah internal manajemen tidak seharusnya berdampak pada pelayanan masyarakat.
Ketua A-PPI Sumut, Hardep, menegaskan bahwa Pertamina harus bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan masyarakat akibat terganggunya distribusi BBM.
“Rakyat tidak boleh terus menjadi korban akibat persoalan internal. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan alasan yang justru menimbulkan kebingungan. Pertamina harus terbuka kepada publik dan segera menyelesaikan persoalan distribusi ini,” tegas Hardep.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, mulai dari hilangnya waktu produktif, meningkatnya biaya operasional pelaku usaha, hingga terganggunya aktivitas transportasi.
A-PPI Sumut juga mengingatkan bahwa penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta hak masyarakat sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain mendesak Pertamina segera memulihkan distribusi BBM, Hardep juga mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan berimbang.
“Media jangan hanya menjadi penyampai rilis resmi. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kepentingan masyarakat, mengungkap fakta di lapangan, dan memastikan setiap persoalan publik mendapat perhatian serta penyelesaian yang nyata,” ujarnya.
A-PPI Sumut berharap pemerintah pusat, Kementerian ESDM, dan Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
(Tim)
