DaerahNasionalPeristiwa

Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden

Klik Untuk Mendengarkan Berita

MEDAN,Tujuhsatu.com – Aktivis muda Sumatera Utara yang juga Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, Ricky Dalimunthe, secara resmi merilis pernyataan sikap menolak wacana pengusungan maupun penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini, dengan bertumpu pada argumentasi hukum tata negara serta kajian akademis ketatanegaraan.

​Ricky Dalimunthe menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap keutuhan sistem presidensial, kepastian hukum, dan kesehatan demokrasi konstitusional di Indonesia, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek.

​Dalam rilisnya, Ricky menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat langsung rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah ditetapkan secara limitatif melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Baca Juga :  Korban Pelaku Pencurian Sepeda Motor Lapor Polsek Medan Barat

​”Konstitusi kita telah merancang batas dan prosedur yang jelas terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Segala wacana atau dorongan yang menggeser mekanisme konstitusional atau mengesankan pengisian jabatan strategis di luar koridor baku demokrasi elektoral maupun ketentuan kekosongan jabatan yang sah berpotensi mencederai kepastian hukum serta menciptakan preseden ketatanegaraan yang rapuh,” ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya di Medan.

Baca Juga :  ‎Viral !! Mantan Kanit Narkoba Malah Pakai  ' POD Getar ' Diduga Mengandung Zat Narkotika Bersama Wanita di Tempat Umum

​Dari kacamata ilmu politik dan hukum tata negara, Ricky menyoroti implikasi struktural apabila figur pimpinan DPR RI ditarik ke dalam pucuk kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka sistem presidensial, pemisahan dan pembagian kekuasaan dimaksudkan agar lembaga legislatif tetap memiliki jarak kritis dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) terhadap pemerintah.

​”Secara akademis, demokrasi presidensial membutuhkan checks and balances yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi penting di lingkup parlemen. Jika arus politik justru mengarahkan tokoh kunci legislatif ke tampuk eksekutif, ada risiko pelemahan daya kontrol parlemen dan penumpukan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas pengawasan publik terhadap kebijakan negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Rutan Kelas I Medan Terima Kunjungan Ketua DWP Ditjenpas Kanwil Sumut dan GM Hotel Grand Mercure

​Berdasarkan pertimbangan hukum dan akademis tersebut, Ricky Dalimunthe menyampaikan tiga poin utama:
1. Menolak wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden demi menjaga marwah konstitusi, kepastian hukum, dan keseimbangan sistem presidensial.
2. Mendorong penguatan fungsi pengawasan DPR RI agar tetap independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk aspirasi dari daerah seperti Sumatera Utara.
3. Mengajak civitas akademika, pakar hukum, dan gerakan mahasiswa untuk mengawal setiap pergeseran wacana politik nasional agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum (rechtstaat) dan etika demokrasi.

Artikel Terkait

Back to top button
Don`t copy text!