DaerahNasionalPeristiwaPolitik

Wali Kota Medan ke Luar Negeri Saat Agenda Nasional, DPD PAN Desak Pemko Buka Suara

Klik Untuk Mendengarkan Berita

Medan, Tujuhsatu.com — Keberangkatan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ke luar negeri di tengah agenda nasional menuai sorotan.

 

Wakil Ketua DPD PAN Kota Medan, Wahyu Syahputra, mendesak Pemerintah Kota Medan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

 

Sorotan itu muncul usai Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Wali Kota Medan tidak hadir dalam agenda peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) karena disebut sedang berada di luar negeri.
Menurut Wahyu, absennya kepala daerah dalam agenda penting pemerintahan bukan persoalan sepele.

Baca Juga :  Jelang Pilkada Serentak, Polres Langkat Perketat Pengamanan di Kantor KPU

 

Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alasan dan kepentingan perjalanan tersebut, terlebih Kota Medan saat ini masih menghadapi berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dari pemimpinnya.

 

“Jangan sampai publik bertanya-tanya dan muncul asumsi negatif karena minimnya keterbukaan informasi. Kepala daerah harus transparan kepada masyarakat terkait agenda keberangkatannya,” tegas Wahyu, Sabtu (16/5/2026).

Baca Juga :  Langkah Besar Kodam XXI/Radin Inten Dan PT Pegadaian

 

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden RI yang menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang bepergian ke luar negeri wajib mengantongi izin resmi sesuai ketentuan administrasi pemerintahan.

 

“Ini bukan sekadar soal perjalanan pribadi, tetapi menyangkut etika dan tanggung jawab seorang pejabat publik, Apalagi dilakukan di tengah agenda nasional dan kondisi Kota Medan yang masih membutuhkan perhatian penuh,” ujarnya.

Baca Juga :  Karutan Kelaas I Medan Lakukan Audiensi Dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut

 

 

DPD PAN Kota Medan meminta agar Pemerintah Kota Medan tidak bungkam terhadap polemik yang berkembang. Klarifikasi resmi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari kegaduhan politik di ruang publik.

 

“Pemimpin daerah harus hadir di tengah masyarakat, bukan justru menimbulkan tanda tanya besar saat agenda penting berlangsung,” pungkasnya. (Tim)

Artikel Terkait

Back to top button
Don`t copy text!