Tujuhsatu.com – Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mencoba mengajak partisipasi pihak swasta/pengusaha untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni melalui sinergi CSR (corporate social responsibility).
Menurut Kepala bidang Perumahan dan Permukiman, Ofi Sofyan Gumelar, ide ini digagas mengingat potensi pendanaan CSR perusahaan di Kabupaten Purwakarta sangat besar. Menurut data, selama lima tahun terakhir realisasi CSR perusahaan di Purwakarta tercatat mencapai lebih dari Rp 20,8 miliar, namun hingga kini belum teralokasikan untuk sektor perumahan masyarakat. Melihat peluang tersebut, ia mencoba mendorong integrasi dan pemanfaatan CSR untuk membantu pembiayaan perbaikan RTLH secara lebih sistematis.
Sebagai langkah awal, Ofi mengajak para pengusaha muda yang tergabung dalam BPC HIPMI Purwakarta untuk ikut menyalurkan bantuannya dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, Disperkim juga menggandeng pihak BAZNAS selaku penyalur dan pelaksana pekerjaan perbaikan Rutilahu, mengingat BAZNAS juga mempunyai program serupa.
Dalam waktu dekat, akan ada perbaikan rumah warga di kelurahan Sidangkasih sebagai pilot project kerjasama ini.
Ofi menegaskan bahwa sinergi pemerintah dan perusahaan merupakan kunci percepatan penanganan RTLH. “sinergi ini dirancang untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, sehingga penanganan RTLH dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tahun depan Konsep ini akan coba ditawarkan ke Forum CSR Kabupaten Purwakarta sehingga ruang lingkupnya lebih besar. Harapannya semoga ada banyak perusahaan besar yang ikut mengalokasikan dana CSR-nya untuk sektor perbaikan rumah tidak layak huni.
